Fact

Forest ThistleFakta-fakta AMDAL

- Sidang Komisi AMDAL dibentuk oleh, dan Kerangka Acuan (KA) ANDAL ditandatangani oleh, Menteri Negara Lingkungan Hidup. Rapat-rapat Komisi melibatkan para pakar Pusat dan Provinsi serta Pemangku Kepentingan.

- KK PT MSM dan KK PT TTN serta aset emas terkait adalah Aset Vital Nasional.

- Pengajuan Kerangka Acuan oleh PT MSM dan PT TTN berisi opsi DSTP dan TSF untuk dipertimbangkan. Hasil dari rapat pendahuluan komisi dengan para pemangku kepentingan Kabupaten dan Provinsi menyimpulkan bahwa masyarakat akan mendukung proyek tersebut dengan opsi TSF.

- Terkait dengan AMDAL, PT MSM dan PT TTN telah secara resmi meminta bantuan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian KK.

- KK dikelola oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Perjanjian KK dan Peraturan Pemerintah Nomor 75/2001).

- Komisi AMDAL menerima pendelegasian dari Gubernur Sulawesi Utara dan bertanggung jawab penuh atas seluruh penilaian dan persetujuan AMDAL PT MSM dan PT TTN.

- Komisi AMDAL terdiri dari tim-tim teknis baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, berserta para pakar dan pemangku kepentingan Proyek. Ini memastikan bahwa kepentingan Provinsi, Kabupaten dan Kota terwakili seluruhnya dalam penilaian Komisi AMDAL.

- Pasal 19 ayat (1) PP No. 27/1999 menetapkan bahwa AMDAL, RKL dan RPL akan, dalam hal-hal terkait Proyek, dinilai oleh Komisi AMDAL di tingkat pusat yang kemudian akan menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan berdasarkan evaluasi atas dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Sebagai tambahan terhadap ketentuan tersebut di atas, tidak ada persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lain. Proses Komisi AMDAL harus dianggap sebagai mekanisme penilaian yang tepat.

Form Login

Siaran Pers Terbaru

Links

Update Terakhir

  • 30 Agustus 2007
Anda pengunjung ke: 11655